Mau berlatih Soal-soal Rekrutmen BUMN? Ayoo segera gabung sekarang juga!! GRATISSS
“Semakin sering latihan soal akan semakin terbiasa, semakin cepat, semakin teliti dan semakin tepat mengerjakan soal-soal Rekrutmen BUMN 2024 ” 🌟
Kunci sukses Tes Rekrutmen BUMN adalah membiasakan diri mengerjakan ribuan tipe soal Tes Rekrutmen BUMN seperti anak bayi yang belajar berjalan terasa berat diawal dan akan terbiasa bila terus dilatih hingga bisa berlari kencang.
Telkom BUMN atau Bukan: Status Hukum Telkom
Kembali ke pertanyaan awal, apakah Telkom adalah perusahaan milik negara atau tidak? Jawabannya adalah, Telkom adalah perusahaan milik negara, atau lebih tepatnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun Telkom telah bertransformasi dari Perusahaan Negara Telekomunikasi (PNT) menjadi Perseroan Terbatas (Tbk), pemerintah masih memiliki saham mayoritas dalam perusahaan ini.
Saham Telkom yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dikelola oleh Kementerian BUMN. Pemerintah memiliki kendali penuh terhadap kebijakan strategis dan arah pengembangan Telkom. Selain itu, presiden direktur Telkom juga merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.
Kehadiran pemerintah dalam kepemilikan dan pengelolaan Telkom bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional di sektor TIK dan telekomunikasi. Telkom memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan infrastruktur komunikasi di Indonesia, dan oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan ini beroperasi sesuai dengan visi dan misi nasional.
Jika sudah terlanjur transfer ke penipu, apakah uang bisa kembali?
Penipuan online dapat terjadi dengan berbagai macam modus, salah satunya meminta korban untuk melakukan transfer. Kebanyakan orang yang menjadi korban penipuan hanya bisa pasrah dan merelakan uang mereka.
Melansir dari OCBC NISP, Kamis (20/6/2024), jika hal tersebut terjadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melaporkan penipu dan memaksa mereka mengembalikan uang yang sudah ditransfer. Berikut merupakan penjelasannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat laporan ke pihak bank. Namun, sebelum membuat laporan pastikan sudah mengumpulkan barang bukti seperti nomor telepon, nomor rekening, bukti tangkapan layar transfer, dan bukti-bukti lainnya.
Ajukan permohonan untuk memblokir rekening pelaku penipuan. Melalui langkah ini, bank akan membekukan dana yang ada di rekening tersebut sehingga penipu tidak bisa menarik uang yang telah ditransfer. Bank akan terlebih dahulu memverifikasi semua syarat yang diserahkan. Bank juga berusaha menghubungi pihak penipu untuk meminta klarifikasi. Jadi, pelapor perlu menunggu hingga pengajuan pemblokiran rekening berhasil dan dana kembali.
Selanjutnya, lapor kasus penipuan online ke pihak kepolisian. Pastikan laporan dilakukan di kantor polisi setempat dengan kasus penipuan terjadi. Sebelum melapor, pastikan membawa barang bukti yang sudah dikumpulkan meliputi tangkap layar pesan jika ada, nomor telepon pelaku penipuan, hingga nomor rekening tujuan transfer pelaku penipuan.
Setelah itu, bergegas ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Kantor Polsek setempat dan buat laporan kepada petugas. Nantinya, petugas akan membuat laporan polisi yang berisi data diri, kasus yang dilaporkan, ringkasan kronologi, dan lainnya.
Kementerian Kominfo membuka layanan pengaduan kasus penipuan online yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kasus penipuan online. Cara melaporkan kasus di Kominfo adalah sebagai berikut.
• Buka website layanan.kominfo.go.id.
• Pada halaman utama, klik menu "Aduan BRTI".
• Isikan data dirimu sebagai pelapor.
• Pilih opsi "Pengaduan" pada bagian "Pengaduan atau Informasi".
• Isi kolom aduan yang telah disediakan.
• Klik 'Mulai Chat' atau 'Start Chat' untuk terhubung dengan petugas.
• Tunjukkan barang bukti yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya.
• Petugas akan memverifikasi dan menganalisis isi percakapan pesan yang sudah diunggah.
• Selanjutnya, petugas akan membuat tiket laporan dalam sistem SMART PPI dan mengirim notifikasi melalui email ke penyelenggara jasa telekomunikasi. Pesan tersebut meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.
• Penyelenggara jasa telekomunikasi akan membuka dan menindaklanjuti laporan dalam sistem SMART PPI dalam waktu 1×24 jam.
• Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan laporan kepada BRTI terkait tindak lanjut pengaduan yang telah mereka lakukan ke dalam sistem SMART PPI.
• Proses pengaduan pun selesai.
Sebagai seorang yang menggunakan layanan transfer sehari-hari, kita dituntut untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan online. Terlebih modus yang dilakukan para penipu terus berubah-ubah dan tidak terprediksi.
Simak juga Video: Pelaku Pemerasan Ria Ricis AP Diamankan Polisi, Rekannya Dipanggil Hari Ini
[Gambas:Video 20detik]
Takengon | METRO ONE – Dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 Februari 2008 No.590/4405 perihal pengembalian hak tanah adat oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh, menjadi ajang tipu tipu oleh Juna Cs. Belang dan kedok Juna kini terbongkar, ia telah memperdaya dan menipu BPN untuk menguasai lahan yang bukan haknya, memalukan sekali.
Juna Wiwaha nama lengkap pria ini bersama kelompoknya memanfaatkan situasi ini untuk menguasai lahan yang bukan miliknya, tanah itu adalah milik adat desa Kung.
Berbekal dengan surat silang sengketa yang dikeluarkan oleh Reje Kala Pengasing, Juna Wiwaha Cs memasukan permohonan untuk membuat surat sertifikat ke BPN Banda Aceh.
Atas dasar permohonan Juna Wiwaha Cs, Zulfany bidang sengketa Kasi pengendalian beserta tim menyambangi kampung Kung guna menindak lanjuti permohonan Juna Cs. Kenyataannya berbeda dengan yang ditemui di lapangan dimana objek tanah seluas 25 hektar yang dimohonkan Juna Wiwaha Cs ternyata terletak di desa Kung bukannya di desa Kala Pegasing.
Julfany dari kanwil BPN Banda Aceh ketika dikonfirmasi menuturkan pihaknya turun ke desa Kung berdasarkan permohonan Arjuna Wiwaha untuk melakukan pengukuran. “Pihak kami tidak serta merta menerima permohonan yang diajukan ke kami. Dengan datangannya kami kemari untuk mengecek langsung di lapangan kondisi dan situasi yang berlaku di lahan tersebut. Berdasarkan temuan kita di lapangan ada perbedaan data atministrasi yang tidak sesuai maka dari itu pihak kita akan kembali melaporkan hal ini kepimpinan. Kami tidak akan melakukan pengukuran yang diinginkan pemohon, “pungkasnya.
Reje Kung Irham A.ma.pd mengaku merasa aneh dengan apa yang dilakukan Juna Wiwaha yang mengklaim lahan seluas 25 hektar di wilayahnya.
“Saya sudah berulang kali mengatakan dan sudah kita layangkan surat yang menyatakan bahwa Juna Wiwaha tidak ada memiliki atau menguasai lahan itu di desa saya” jelasnya.(MO/Erwin.s.a.r)
Telkom BUMN atau Bukan – PT Telkom adalah salah satu nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ini adalah perusahaan yang telah lama beroperasi di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa status Telkom adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi seputar perusahaan ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan apakah Telkom benar-benar milik negara atau tidak.
Pentingnya Status BUMN
Kehadiran Telkom sebagai BUMN memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa status BUMN untuk Telkom adalah strategis:
Telkom adalah BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor TIK dan telekomunikasi di Indonesia. Meskipun telah mengalami transformasi dari Perusahaan Negara Telekomunikasi (PNT) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Tbk, Telkom masih dianggap sebagai BUMN karena pemerintah memiliki saham mayoritas dalam perusahaan ini.
Status BUMN Telkom memiliki manfaat strategis dalam mendukung pembangunan nasional di bidang TIK dan telekomunikasi. Namun, ada juga kritik dan perdebatan seputar keberadaannya, terutama terkait dengan efisiensi, inovasi, dan potensi monopoli.
Pemerintah dan masyarakat perlu terus mengawasi peran dan kinerja Telkom sebagai BUMN untuk memastikan bahwa perusahaan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan dunia teknologi dan komunikasi yang cepat, peran Telkom sebagai pemain utama dalam sektor ini tetap menjadi hal yang sangat penting.
📋 Cara Membeli dengan Mudah:
Modus penipuan semakin beragam. Seseorang mungkin bisa menjadi korban penipuan jika tidak waspada. Biasanya, penipu melakukan manipulasi agar korban menyerahkan uang dengan melakukan transfer.
Program Premium Bimbel jadiBUMN 2024
Sejarah Singkat Telkom
Untuk memahami status hukum Telkom, mari kita lihat sejarah singkat perusahaan ini. Telkom didirikan pada tahun 1965 sebagai Perusahaan Negara Telekomunikasi (PNT). Pada awalnya, Telkom adalah bagian dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) yang berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Tujuan pendirian Telkom adalah untuk mengelola layanan telekomunikasi di Indonesia.
Pada tahun 1974, Telkom mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel). Pada masa ini, Telkom mulai beroperasi secara lebih mandiri sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemerintah. Meskipun demikian, Telkom masih dianggap sebagai bagian dari sektor telekomunikasi yang dikelola oleh negara.
Puncak perubahan status terjadi pada tahun 1991, ketika Telkom menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Pada tahun ini, Telkom mulai menjalankan bisnisnya dengan status perseroan terbatas, yang mengharuskannya untuk beroperasi secara lebih independen dan berorientasi pada profit. Meskipun begitu, Telkom masih dianggap sebagai BUMN karena pemerintah masih memegang saham mayoritas dalam perusahaan ini.
Selain sebagai perusahaan utama, Telkom juga memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di berbagai bidang TIK dan telekomunikasi. Beberapa anak usaha Telkom yang terkenal antara lain adalah:
Apakah Telkom BUMN atau Bukan?
Ya, Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Status ini membuat Telkom menjadi salah satu perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah dalam memajukan sektor TIK dan telekomunikasi di Tanah Air.
